Oleh: Hudzaifah, Kader HMI Cabang Tanjung
Ada satu hal yang menurut saya luput dari perhatian setiap kali imbauan pakai masker keluar dari Disdikbud Tabalong. Ini sebenarnya soal kesehatan anak-anak yang dipertaruhkan, bukan sekadar soal jam belajar yang terganggu.
Akhir Agustus lalu, Kepala Disdikbud Tabalong, Gt Judid Ihsan Permana, meminta siswa menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta memakai masker saat pergi dan pulang sekolah, sekaligus mengimbau sekolah membatasi pembelajaran di luar ruang kelas.
Kalimatnya terdengar sederhana, tapi kalau dibaca ulang, itu artinya paru-paru anak-anak sudah lebih dulu jadi korban, sebelum kebijakan apa pun sempat melindungi mereka.
Angka yang Tersembunyi di Balik Data Karhutla
Musim kemarau 2026 membawa persoalan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Pelaksana BPBD Tabalong, Haris Fakhrozi, dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Kekeringan pada 19 Agustus 2026, mencatat 28 kejadian karhutla dengan luas area terbakar 108,45 hektare, tersebar di Tanjung, Haruai, Kelua, dan Murung Pudak.
Data rekap Provinsi Kalimantan Selatan hingga awal September malah lebih tinggi lagi: 29 kejadian, 135,13 hektare, menjadikan Tabalong salah satu kabupaten dengan lahan terbakar terluas di Kalsel setelah Hulu Sungai Tengah.
BMKG memantau 18 titik panas di sana. Di balik angka-angka itu, ada anak-anak yang setiap hari menghirup udara dengan kualitas yang terus memburuk, di empat kecamatan yang justru jadi sumber apinya sendiri, bukan sekadar kebagian kiriman asap dari daerah tetangga.
Yang menjadi persoalan sekarang, masker saja tidak cukup, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah menegaskan bahwa masker penting untuk menyaring PM2.5, partikel berbahaya yang bisa masuk sampai ke saluran pernapasan bawah, baik saat anak di sekolah maupun di rumah.
Saya setuju itu benar secara medis. Masalahnya, imbauan ini berhenti di situ saja, seolah selembar masker sudah cukup menjawab risiko yang sebenarnya jauh lebih rumit.
Siswa dari Tanjung, Haruai, Kelua, dan Murung Pudak, yang jaraknya paling dekat dengan titik karhutla, belum tentu berasal dari keluarga yang mampu membeli masker baru setiap hari selama berminggu-minggu musim kemarau. Anak-anak yang harus menempuh jarak jauh ke sekolah otomatis terpapar udara buruk lebih lama dibanding siswa di kota kabupaten.
Beban pencegahan yang seharusnya dibagi rata, malah jatuh penuh ke pundak siswa dan orang tua sendiri.
Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah anak-anak dengan riwayat asma atau gangguan pernapasan. Mereka jauh lebih rentan mengalami perburukan kondisi, bahkan pada konsentrasi asap yang oleh sebagian orang masih dianggap tipis.
Sejauh yang saya tahu, jarang ada pemetaan kondisi kesehatan siswa sebelum sekolah memutuskan tetap menggelar apel pagi atau olahraga di luar ruangan.
Padahal Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah pernah mengimbau sekolah menyediakan tabung oksigen di ruang Unit Kesehatan Sekolah untuk mengantisipasi lonjakan kasus ISPA.
Saya belum menemukan kebijakan setara di Tabalong, padahal risiko di kecamatan-kecamatan terdampak langsung semestinya tidak kalah serius.
Tabalong Tertinggal Dibanding Daerah Lain
Bandingkan dengan daerah lain yang sama-sama kena dampak karhutla musim ini. Disdikbud Kabupaten Bulungan sudah menerapkan Belajar dari Rumah resmi untuk PAUD, SD, dan SMP sejak akhir Agustus, lewat surat edaran dan koordinasi dengan bupati.
Disdikbud Tana Tidung mengambil kebijakan serupa awal September, lengkap dengan opsi belajar daring lewat Zoom, Google Meet, atau WhatsApp bagi sekolah yang aksesnya memadai.
Gubernur Jambi bahkan langsung meliburkan seluruh jenjang pendidikan begitu kualitas udara memburuk. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun sudah punya surat edaran khusus soal penyesuaian pembelajaran untuk sekolah terdampak karhutla.
Tabalong, dengan situasi yang menurut data provinsi justru lebih parah dibanding banyak daerah itu, masih berhenti di imbauan pakai masker.
Karena itu saya pikir penanganannya perlu dibalik urutannya: kesehatan dulu, baru soal keberlangsungan belajar. Disdikbud Tabalong bersama BMKG dan Dinas Kesehatan perlu menetapkan ambang batas indeks kualitas udara yang jelas sebagai pemicu otomatis Belajar dari Rumah, bukan menunggu kondisinya sudah kelihatan parah.
Ambang batas itu percuma kalau tidak ada pemantauan indeks kualitas udara secara real-time yang mudah diakses sekolah dan orang tua, terutama untuk Tanjung, Haruai, Kelua, dan Murung Pudak.
Distribusi masker bagi siswa di kecamatan terdampak, terutama dari keluarga kurang mampu, semestinya jadi bagian standar bantuan sekolah selama musim kemarau, bukan urusan masing-masing keluarga.
Kesiapan Unit Kesehatan Sekolah, termasuk pasokan oksigen dan protokol penanganan ISPA, perlu dipastikan sampai ke sekolah-sekolah pelosok, bukan hanya di kota kabupaten.
Dan kalau BDR akhirnya diberlakukan, skemanya harus memperhitungkan keterbatasan akses internet dan listrik di kecamatan pelosok Tabalong, bukan sekadar meniru kebijakan daerah lain yang asumsinya akses digitalnya sudah merata.
Imbauan masker yang dikeluarkan Disdikbud Tabalong akhir Agustus lalu memang kelihatan kecil kalau dibaca sepintas. Tapi bagi saya itu tanda bahwa kesehatan anak-anak sudah lebih dulu terganggu sebelum ada kebijakan yang benar-benar melindungi mereka.
Selama Tabalong masih menunggu dampaknya kelihatan baru bertindak, bukan menyiapkan ambang batas dan sistem sejak awal musim kemarau, risiko kesehatan yang sama akan terus berulang setiap tahun, dan anak-anak Tabalong yang harus menanggungnya lebih dulu.
