sekata.id, TANJUNG – Tawas Ja’a dan Gangan Paliat di Kabupaten Tabalong resmi ditetapkan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI).
Diketahui, Tawas Ja’a untuk domain adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional dan Gangan Paliat ditetapkan sebagai WBTbI untuk domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.
Tawas Ja’a merupakan ritual adat turun-temurun yang digelar masyarakat Dayak Deah sebagai bentuk penghormatan leluhur, doa keselamatan kampung, dan penolakan bala.
Tradisi ini mencerminkan nilai sosial, spiritual, dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Dayak Deah, sekaligus menjadi media penguatan identitas komunitas dan solidaritas antaranggota masyarakat.
Tawas Ja’a memiliki dimensi spiritual, sosial, ekologis, dan edukatif, menjadikannya tradisi yang berfungsi sebagai sarana integrasi sosial dan pelestarian budaya.
Sedangkan, Gangan Paliat merupakan hidangan tradisional makanan dan lauk tradisional khas Tabalong, khususnya dari Desa Paliat, Kecamatan Kelua.
Hidangan Gangan Paliat ini menggunakan bahan utama ikan baung, patin, tauman atau udang yang dimasak dengan santan kental, limau kuit.
Lalu, juga dominasi bumbu kunyit hingga 80 persen yang menetralkan rasa asam dan gurihnya serta disajikan dengan nasi yang menjadi rekomendasi kuliner utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Tabalong.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tabalong, Gusti Judid Ihsan Permana mengatakan, penetapan ritual adat Dayak Deah Tawas Ja’a dan Gangan Paliat ini sebagai WBTbI pada 6 November 2026.
“Kita patut berbangga, dua kekayaan budaya Tabalong, kuliner khas Gangan Paliat serta ritual adat Tawas Ja’a ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan RI,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Ia juga menjelaskan, sebelum ditetapkan Kementerian Kebudayaan RI sebagai WBTbI, ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dengan pencatatan awal masuk database.
Karya budaya yang akan diusulkan harus terlebih dahulu menjadi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan telah tercatat secara resmi di dalam sistem pendataan nasional, yaitu melalui Data Pokok Kebudayaan (Dapobud).
Setelah itu, ada pengusulan oleh daerah baik melalui usulan komunitas, masyarakat, atau pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.
Kemudian berlanjut dengan verifikasi dokumen oleh dinas provinsi, pengajuan berkas ke kementerian, penilaian dan sidang oleh tim ahli serta verifikasi lapangan.
“Setelah dinilai memenuhi kriteria, seperti memiliki nilai budaya, masih hidup atau berlangsung, dan menjadi identitas komunitas, maka tim ahli memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk ditetapkan,” tambahnya. (sah)
