Validasi Eksternal IPKD 2026, Bupati Tabalong Paparkan Startegi Pengelolaan Keuangan di Tengah Efesiensi Anggaran

Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani memaparkan pengelolaan keuangan daerah pada Validasi Eksternal IPKD (foto: prokopim tabalong)

sekata.id, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong menjalani tahapan validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun anggaran 2025, tahun ukur 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

Dalam validasi eksternal IPKD ini, Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengesampingkan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

Bacaan Lainnya

Diketahui, Tabalong tercatat sebagai salah satu dari 34 pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam daftar nominator validasi eksternal IPKD 2026 bersama Balangan dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong, H Husin Ansari menyampaikan dalam paparan bupati yang menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal di tengah keterbatasan anggaran.

Hal itu mengingat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat pada 2025 menuntut pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah komponen belanja, termasuk perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.

“Pada tahun 2025 ada kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi sejumlah belanja. Misalnya, belanja perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen, termasuk beberapa belanja operasional lainnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Tabalong, mengingat pemerintah daerah tetap harus memastikan tujuh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dapat berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Guna menjawab tantangan ini, Pemkab Tabalong menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, salah satunya melalui optimalisasi pembiayaan kreatif atau creative financing.

Strategi ini dilakukan dengan membuka ruang kolaborasi bersama dunia usaha melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus berpikir lebih kreatif. Salah satunya melalui optimalisasi creative financing dengan melibatkan perusahaan melalui dana CSR masing-masing,” jelas Husin.

Selain memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, hasil rasionalisasi anggaran juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas daerah.

Langkah ini dilakukan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi fokus pemerintah dalam memberikan pelayanan dan manfaat pembangunan kepada masyarakat.

Di samping itu, tujuh program prioritas Tabalong Smart juga tetap memperhatikan program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi, penguatan cadangan pangan, serta berbagai kegiatan yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kredit Tabalong Smart Jadi Perhatian Tim Validasi

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian dalam proses validasi eksternal tersebut adalah program Kredit Tabalong Smart, yakni fasilitas pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui skema kredit berbunga nol persen.

Menurut Husin, tim validator mendalami aspek keberlanjutan program tersebut, terutama di tengah kondisi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.

Ia menyampaikan bahwa komitmen Bupati Tabalong terhadap keberlanjutan program ini menjadi salah satu hal yang dijelaskan dalam sesi diskusi.

“Alhamdulillah, respons dari tim penilai sangat baik, khususnya terhadap inovasi-inovasi yang sudah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Salah satu yang didalami adalah Kredit Tabalong Smart, terutama bagaimana keberlanjutannya di tengah keterbatasan ruang fiskal,” ujarnya.

Husin mengungkapkan, hingga Oktober 2026, penyaluran pembiayaan melalui program tersebut telah mencapai lebih dari Rp11 miliar dari dukungan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp18 miliar kepada PT BPR.

Program ini juga telah menjangkau lebih dari seribu penerima manfaat. Capaian ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi produktif di Tabalong.

Dorong Ekonomi Lokal Melalui Program Seragam Sekolah

Dalam kesempatan yang sama, Husin juga menjelaskan keterkaitan Kredit Tabalong Smart dengan program pembagian seragam sekolah yang melibatkan para penjahit lokal.

Pelibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan seragam sekolah menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah agar belanja program pembangunan turut menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Para penjahit lokal yang membutuhkan tambahan modal usaha dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Tabalong Smart untuk mendukung kegiatan produksi mereka,” jelasnya.

Melalui program ini, pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan dengan bunga nol persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi.

Selain dukungan permodalan, program tersebut juga dikaitkan dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Dengan demikian, program prioritas daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang usaha, memperkuat pelaku ekonomi lokal, dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja.

Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Berkelanjutan

Keikutsertaan Kabupaten Tabalong dalam validasi eksternal IPKD merupakan bagian dari proses penilaian terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Validasi eksternal ini dilaksanakan terhadap pemerintah daerah yang memenuhi kriteria hasil pengukuran IPKD, antara lain memperoleh kategori baik atau nilai tertinggi sesuai ketentuan penilaian.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah diminta memaparkan kebijakan pengelolaan keuangan, strategi menghadapi efisiensi anggaran, inovasi tata kelola, serta dampaknya terhadap kualitas belanja dan pelayanan publik.

Husin menyampaikan bahwa respons positif tim validator menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya memastikan setiap kebijakan fiskal tetap memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Tabalong yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan ketangguhan daerah. (sah)

Pos terkait