sekata.id, TANJUNG – Jajaran Polres Tabalong mengamankan tujuh unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan untuk melakukan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kendaraan roda empat yang diduga digunakan untuk melangsir ini diamankan petugas saat penertiban di SPBU Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong, Kamis (19/11/2026) pagi.
Penertiban ini dipimpin Kasatreskrim Polres Tabalong, AKP Danang Eko Prasetyo bersama Kasatlantas, AKP Oki Hermawan dan Kasat Samapta, AKP I Nyoman Sudharma serta personelnya.
Kendaraan yang ditemukan ini terparkir di depan SPBU dalam kondisi ditinggal pemiliknya yang sedang mengantre untuk mengisi BBM.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal, petugas menemukan ketidaksesuaian administrasi kendaraan yakni pajak dan STNK yang telah kedaluwarsa, tidak memiliki barcode BBM subsidi, serta adanya kendaraan yang diduga dimodifikasi pada bagian tangki maupun penambahan saluran pembuangan bahan bakar.
Dari tujuh kendaraan yang diamankan, terdapat satu unit mobil yang kapasitas tangkinya diduga telah dimodifikasi dari 40 liter menjadi 80 liter. Selain itu, ditemukan pula kendaraan yang menggunakan tangki standar namun dilengkapi tambahan kran atau selang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemindahan BBM.
Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J melalui PS Kasi Humas, Iptu Heri Siswoyo mengatakan bahwa penertiban ini merupakan bentuk pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Terhadap kendaraan yang diamankan, kami akan melakukan penindakan berupa tilang menggunakan perangkat handheld sedangkan terkait dugaan langsiran BBM, kami masih melakukan pendalaman penyelidikan,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak pengelola SPBU agar meningkatkan pengawasan dan lebih teliti dalam proses penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak.
“Kami mengimbau agar tidak melakukan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi karena dapat merugikan masyarakat luas serta mengganggu distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi pihak yang berhak. Apabila ada informasi, masyarakat agar menghubungi Layanan Polisi 110 atau datang langsung ke kantor polisi terdekat,” tambah Heri. (sah)






