sekata.id, TANJUNG – Ketua Komisi II DPR RI, H M Rifqinizamy Karsayuda memastikan bantuan presiden (Banpres) Rp10 miliar yang digelontorkan ke Pemerintah Kabupaten Tabalong bisa tepat sasaran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabalong, Kalimantan Selatan, Rabu (28/10/2026) siang.
Dalam kunjungannya ke Kantor BPBD Tabalong, MRK, sapaan akrabnya, disambut Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi, Kalak BPBD Tabalong, Haris Fakhrozi, serta sejumlah relawan UPBS.
MRK mengatakan, kunjungannya ke Tabalong bertujuan untuk memastikan bantuan Banpres penanganan Karhutla digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Kami memastikan dana APBN melalui Banpres yang telah ditransfer ke kas daerah sebesar Rp100 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan itu telah diskemakan dan mulai dijalankan dengan tepat sasaran,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah Pemkab Tabalong yang mengalokasikan anggaran Banpres untuk pengadaan peralatan-peralatan untuk penanganan Karhutla.
Selain itu, juga dalam melakukan proses penanganan Karhutla yang melibatkan masyarakat, terutama melalui para relawan yang ada di tingkat desa serta memastikan relawan bekerja dengan baik.
“Kami memastikan relawan bekerja dengan baik dan paling penting juga kesehatan yang harus kita aktivasi dalam posisi bencana seperti ini, salah satunya dari Puskesmas Mabuun. Saya rasa seluruh Puskesmas di Tabalong harus kita aktivasi memastikan ketersediaan obat-obatan dan ketersediaan oksigen,” ucapnya.
MRK berharap seluruh institusi pemerintah, camat hingga kepala desa menertibkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
“Karena musim kemarau seperti ini, medianya sangat memungkinkan untuk cepat menyebarkan api ke mana pun. Sehingga nanti kita sendiri yang akan kewalahan untuk melakukan pemadaman,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Kalak BPBD Tabalong, Haris Fakhrozi menambahkan bahwa penggunaan bantuan Banpres sudah dirumuskan untuk penanganan Karhutla.
“Sudah kami susun skemanya dan peralatan yang kita beli untuk mendukung penanganan Karhutla akan diserahkan langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah tidak menggunakan untuk keperluan lain,” tambahnya. (sah)
