sekata.id, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong dipastikan menerima bantuan presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kepastian ini guna menjawab isu yang sempat beredar mengenai Tabalong yang disebut tidak memperoleh bantuan untuk penanganan karhutla. Bantuan ini diterima Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani melalui Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Rabu (21/10/2026).
Informasi Banpres ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (23/10/2026).
Sosok yang akrab disapa H Fani mengatakan bahwa bantuan ini merupakan amanah yang akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung operasional penanganan karhutla di Kabupaten Tabalong.
“Alhamdulillah, kami mendapat berita yang menggembirakan. Bantuan Presiden terkait karhutla sudah diterima kemarin sore sebesar Rp10 miliar untuk Tabalong. Tentu amanah ini akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Pemkab Tabalong selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para relawan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) untuk memetakan kebutuhan penanganan di lapangan.
Anggaran ini direncanakan untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional, di antaranya bahan bakar minyak (BBM), konsumsi relawan yang bertugas, serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
Meski telah menerima bantuan, Bupati mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengendurkan kewaspadaan. Pasalnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober, sehingga potensi kebakaran hutan, lahan, maupun kawasan permukiman tetap perlu diantisipasi.
“Dengan dukungan anggaran ini, kami berharap upaya penanggulangan karhutla dapat semakin optimal dan kebakaran di wilayah Tabalong segera berakhir,” tambahnya. (sah)
