sekata.id, TANJUNG – Memasuki awal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong menganggarkan belanja pengadaan barang dan jasa hingga 6 miliar lebih.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, Husin Ansari saat launching perdana pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran (TA) 2023 di Pendopo Bersinar, Senin (02/01/2023).
“Beberapa dinas yang sudah ikut yang dilakukan tender dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan E-katalog dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), dan Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sebanyak Rp 1,2 miliar lebih dari Diskopukmperindag berupa revitalisasi Pasar Jaro, sedangkan dari Dinas Perkim dengan total pagu anggaran sekitar Rp 4,4 miliar untuk pengadaan lampu LED 10, 40, 60, dan 90 watt.
“Adapun dari Dinas Kesehatan totalnya ada 5 paket dengan total nilainya Rp 554.093.000,” katanya.
Sehingga jumlah yang pihaknya lakukan penandatanganan kontrak hari ini dengan total nilainya sekitar 6 miliar lebih.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) telah dibuka sejak akhir Desember 2022 lalu.
“Sehingga beberapa SKPD atau OPR sudah bisa memanfaatkan Sirup untuk diproses melalui E-katalog maupun tender,” ungkapnya.
Diketahui APBD Kabupaten Tabalong TA 2023 sebesar Rp 1.837.050.831.630 dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 1,2 triliun lebih, belanja modal Rp 349 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp 18 miliar lebih dan belanja transfer Rp 221 miliar lebih, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
Namun Husin menjelaskan, bahwa selama ini dana dari APBN baik dari dana DAK dan lainnya yang proses anggaran sering terlambat sehingga berisiko adanya pemotongan anggaran.
“Untuk menghindari itu maka di tahun ini kita lakukan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.
Ditambahkannya, awal Januari 2023 ini belanja Pemkab Tabalong akan segera dilakukan agar perputaran keuangan di masyarakat bisa beredar.
“Karena hal ini untuk menghitung Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) salah satunya belanja pemerintah selain itu konsumsi dari masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani meminta kepada seluruh SKPD untuk memanfaatkan waktu seminggu ke depan tersebut untuk memanfaatkan percepatan belanja barang dan jasa.
“Jadi 6 bulan pertama ini lebih dari separuh belanja kita dari APBD kita belanjakan, kalau soal teknis begitu SK nya masuk hari ini langsung saya tandatangani, yang penting itu ada kemauan dan niat kita semua memacu percepatan belanja ini,” pintanya. (sah)
