sekata.id, TANJUNG – Pelayanan publik tidak terlepas dari akuntabilitas politik kekuasaan yang dijalankan dengan baik dan berdampak positif.
Hal itu diungkapkan Pemerhati Politik Banua, Kadarisman saat menjadi narasumber pada seminar yang digelar Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Tabalong di Gedung Informasi Pembangunan, Senin (10/02/2025) kemarin.
Kadarisman menjelaskan, akuntabilitas politik sangat melekat ke semua pejabat publik baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.
Sehingga para pemangku kepentingan di tiga pilar demokrasi tersebut dapat bekerja secara maksimal, maka pelayanan publik justru lebih baik.
“Jika sebaliknya, pelayanan publik juga ikut buruk,” jelas Presidium Majelis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tabalong ini.
Menurutnya, akuntabilitas politik merupakan raport evaluasi yang harus disampaikan kepada rakyat atas konsekuensi telah menerima mandat kekuasaan dari rakyat.
“Aktor kekuasaan mesti kasih laporan pada masyarakat bahwa ketika diberi amanah jabatan mereka sudah melakukan apa, sudah melakukan pengawasan apa, sudah memberikan evaluasi dan perbaikan apa, sehingga jabatan publik harus memberi outcome kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, institusi publik dibuat karena sebuah penegasan bahwa negara ingin hadir untuk rakyatnya. Konsekuensi logis dari itu, maka institusi tadi harus dikelola oleh orang – orang yang memahami konsep bernegara agar pelayanan publik berwujud nyata.
“Institusi pelayanan publik harus memberi ruang feedback dari publik sebagai pengguna pelayanan. Bagaimana mekanisme pengaduan diberikan dan dikelola, bagaimana pengawasan dilakukan dengan transparan itu diperlukan audit berkesimbungan,” lanjut Kadarisman.
Dalam kesempatan itu Kadarisman juga menyentil APDESI yang selama ini menarik narik para kepala desa salah fokus dalam bekerja. APDESI selama ini dinilai pragmatis, karena yang diperjuangkan hanya kepentingan individual kepala desa.
“Seharusnya APDESI Itu memperjuangkan aspirasi desa, bukan kepala desanya. Orientasinya harusnya masyarakat bukan individual,” tutupnya. (sah)
