sekata.id, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan Universitas Brawijaya Kota Malang, Jawa Timur.
Kerja sama ini ditandatangani Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani dan Rektor Universitas Brawijaya, Prof Widodo dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Bupati, bahwa kerja sama ini sangat penting karena bagian dari program prioritas Tabalong Smart yaitu mencetak seribu sarjana.
Program tersebut sudah dituangkan dan disahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabalong dalam rangka mendukung Indonesia Unggul dan Indonesia Emas 2045.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unbraw dan jajaran yang telah menerima dan mendukung dalam memberikan kesempatan untuk bisa berkuliah mulai tahun 2026 mendatang,” ujar H Fani, Senin (27/10/2025).
Bupati yang merupakan alumni Fakultas Hukum Unbraw lulusan 1996 ini menginginkan putra-putri Tabalong bisa merasakan kuliah di Universitas Brawijaya.
“Saya ingin anak-anak di Kabupaten Tabalong, dapat menikmati kuliah seperti saya di tempat ini. Saya ingin putra-putri Tabalong menjadi seperti saya, mengenyam kuliah di sini dan kemudian nantinya bisa membangun daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Rektor Universitas Brawijaya, Prof Widodo juga menyampaikan rasa syukur dan senangnya bisa bekerja sama dengan Pemkab Tabalong.
“Senang sekali bisa bekerja sama dengan Tabalong. Kita melihat bahwa kabupaten ini memiliki potensi yang luar biasa, kekayaan alamnya, tambangnya dan juga SDM-nya,” ucapnya.
Pihaknya dari perguruan tinggi akan mengeksplorasi pendidikan baik yang bersifat formal dan nonformal, selain kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat.
Ia mengatakan, Tabalong sebagai tempat yang sangat strategis, sebagai pintu gerbang ke Ibu Kota Negara (IKN) sehingga Unbraw akan membantu akselerasi pembangunan SDM.
“Nantinya pada saat IKN dioperasikan, kabupaten kota sekitarnya turut bertumbuh,” katanya.
Widodo menilai program Bupati Tabalong merupakan upaya yang baik di tengah tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Vietnam.
“Program Bupati melalui pendidikan tinggi adalah suatu kunci untuk meningkatkan kualitas SDM. Kemudian pada gilirannya meningkatkan inovasi dan kehidupan yang lebih baik. Kekayaan alam bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutupnya. (sah)
