sekata.id, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong kini memiliki fasilitas Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto.
Keberadaan laboratorium ini juga dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan yang mendapat apresiasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar.
“Sinergi strategis dengan Pemerintah Daerah sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045,” kata Kepala BPOM dalam forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin (17/11/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, para bupati atau walikota, OPD, pelaku UMKM serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM.
Taruna menyampaikan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah aspek vital yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Selain itu, Pemkab Tabalong juga menghibahkan tanah yang berada di Desa Maburai seluas 6.924 meter persegi untuk pembangunan Kantor BPOM Tabalong serta laboratorium kesehatan dan keamanan pangan yang akan dioperasikan tahun 2026 mendatang, yang diakui menjadi yang pertama di Indonesia.
“Laboratorium MBG di Tabalong akan menjadi yang pertama di Indonesia dan bisa ditiru daerah lain,” ungkap Taruna Ikrar.
Di sisi lain, Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani mengatakan, bahwa pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh BPOM sendirian melainkan perlu didukung pemerintah daerah dan seluruh stakeholder.
“Kinerja BPOM perlu didukung karena menyangkut apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Tabalong,” kata sosok yang akrab disapa H Fani ini.
Menurutnya, pembangunan laboratorium kesehatan dan keamanan pangan ini sebagai komitmen Pemkab Tabalong untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah.
“Kami ingin niat baik Pak Presiden melalui MBG bisa terwujud, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Dalam forum ini, BPOM RI menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku usaha, sebagian besar dari sektor kosmetik.
Langkah ini menjadi penguatan terhadap UMKM agar dapat naik kelas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Acara juga ditutup dengan pemberian penghargaan kepada kabupaten kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM pada 2023–2024. (sah)
