sekata.id, TANJUNG – Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani mendukung upaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam peningkatan lifting migas.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Upstream Oil and Gas Executive Meeting Kalimantan dan Sulawesi yang digelar di Yogyakarta, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan ini digelar selama dua hari mulai 29 sampai 30 Oktober 2025, bertemakan Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah.
Menurut Bupati, lifting migas sangat penting karena menjadi dasar perhitungan penerimaan negara dari sektor migas, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak migas dan dana bagi hasil untuk daerah penghasil.
“Saya kira, kami seluruh kepala daerah yang hadir di sini, dari daerah penghasil di Kalimantan dan Sulawesi, mendukung rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan SKK Migas, Pertamina untuk meningkatkan lifting migas,” ujarnya.
Ia mengatakan, lifting migas berbeda dengan produksi migas total, karena produksi migas adalah jumlah total yang diangkat dari sumur, sedangkan lifting adalah jumlah yang siap dijual setelah dikurangi kebutuhan operasional, termasuk untuk eksplorasi kembali.
Dukungan upaya peningkatan lifting ini juga merupakan langkah strategis, mengingat Tabalong merupakan satu-satunya daerah penghasil di Kalimantan Selatan yang masih melakukan aktivitas eksplorasi dan produksi migas.
“Kolaborasi ini, kami harapkan akan dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang dikelola, juga berdampak positif maksimal bagi masyarakat daerah kami,” kata H Fani sapaan akrabnya.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan terkait permohonan masyarakat yang meminta agar dilakukan perbaikan jalan produksi PT Pertamina di Tabalong.
Pasalnya, kondisi jalan produksi milik Pertamina kini telah berada di tengah kawasan permukiman masyarakat, bahkan bisa dikatakan dalam wilayah kota. Berbeda dengan kondisi sebelumnya karena pesatnya perkembangan penduduk.
“Jalan produksi Pertamina, saat ini juga digunakan menjadi akses masyarakat dalam beraktivitas keseharian. Kondisinya sebagian memerlukan perbaikan dan pemerintah daerah tidak bisa mengintervensinya, karena dapat melanggar aturan,” ucapnya.
Dijelaskannya, jalan produksi ini digunakan oleh masyarakat sebagai akses distribusi, bepergian, jual beli ke pasar, ke tempat sarana kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
Terakhir, H Fani juga menambahkan, pentingnya Bandara Warukin untuk bisa operasional kembali, sebagai aksesibilitas dan konektivitas antardaerah di Kalsel dan keluar Kalsel.
“Ini mumpung ada SKK Migas, Pertamina juga. Kami berharap kita bisa sama-sama bersinergi, membuat kebijakan-kebijakan bersama berkaitan infrastruktur agar nanti saat kami pulang, bisa menjelaskannya kepada masyarakat,” tutupnya. (sah)
