sekata.id, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (05/02/2026).
Kunjungan ini dalam rangka audiensi dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf beserta jajaran yang membahas rencana percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Bumi Saraba Kawa sebagai strategi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
Rombongan Pemkab Tabalong dipimpin Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani, didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DSP3AP2KB) Tabalong, H Syam’ani serta DPRD Tabalong.
Mensos RI, Saifullah Yusuf menjelaskan, pelaksanaan program Kementerian Sosial berlandaskan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Sehingga untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengatur bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa adalah kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
Juga, harus memiliki kriteria masalah sosial (salah satunya kemiskinan) melalui Perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi sosial dan Pemberdayaan sosial.
“Penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang menjadi bagian dari mandat strategis Presiden saat ini diwujudkan melalui Program Sekolah Rakyat,” jelas Mensos.
Upaya dalam penanggulangan kemiskinan ini, Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani memaparkan bahwa pihaknya telah membangun sinergi kuat antara program Kemensos RI dengan program prioritas Tabalong Smart.
“Alhamdulillah, apa yang disampaikan Bapak Menteri sangat sejalan dengan program kami, khususnya dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah,” katanya.
H Fani juga mengatakan, Pemkab Tabalong telah menyalurkan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu mulai jenjang SD dan SMP, serta menjalankan program 1.000 Beasiswa Sarjana.
“Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan Kabupaten Tabalong telah selaras dan saling menguatkan untuk masa depan dengan Kementerian Sosial RI,” katanya.
Ia pun berharap, agar pembangunan Sekolah Rakyat di Tabalong dapat segera direalisasikan dan lokasi rencana pembangunan telah disiapkan yang berada di kawasan sangat strategis di pusat kota serta mampu mendukung aksesibilitas dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
“Kami berharap Sekolah Rakyat di Kabupaten Tabalong dapat dibangun dan mulai dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga anak-anak di Tabalong dapat segera merasakan manfaat dari program unggulan Kementerian Sosial ini,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala DSP3AP2KB Tabalong, H Syam’ani menambahkan, sekolah rakyat menjadi isu prioritas karena pendidikan sebagai kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di daerah.
Berdasarkan hasil kajian, rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga menjadi salah satu faktor mendasar penyebab kemiskinan, sehingga dengan hadirnya sekolah rakyat ini bagi anak-anak yang kurang mampu, termasuk komunitas adat terpencil bisa memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tabalong secara berkelanjutan,” tambah Syam’ani. (sah)
