sekata.id, TANJUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong menggelar rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi, didampingi Wakil Ketua I, Hj Noor Farida serta turut dihadiri Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani, para kepala SKPD di Ruang Sidang DPRD, Kamis (09/07/2026).
Dalam kesempatan itu Bupati Tabalong menyampaikan, rancangan KUA PPAS 2027 dalam penyusunannya mengacu pada arah pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
“Ini sudah memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” katanya.
Adapun asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS 2027 di antaranya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,50, target inflasi 2,0 sampai dengan 4,0 persen.
Kemudian, target tingkat kemiskinan 4,15 persen, target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,88, target Gini Rasio 0,26, target tingkat pengangguran 3,40 persen, serta target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 80,00.
“Target ini merupakan komitmen kami untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan visi Tabalong Smart,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, KUA PPAS 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp1.882.002.242.078.
Besaran anggaran pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp306.903.446.579, pendapatan transfer Rp1.490.780.193.000.
“Sedangkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp84.318.602.499,” ungkap sosok yang akrab disapa H Fani ini.
Selanjutnya, rencana belanja daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.342.463.596.513 yang meliputi belanja operasi Rp1.606.657.276.839,49, belanja modal Rp437.288.716.111,51, belanja tidak terduga Rp74.014.984.563 dan belanja transfer Rp224.502.619.000.
Sementara, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp537.000.000.000.
“Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp76.538.645.565, sehingga Pembiayaan Neto diproyeksikan sebesar Rp460.461.354.435,” ujarnya. (sah)
